Komisi I Undang Pemda Maluku Bahas Anggaran Pileg dan Pilkada

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Komisi I DPRD Maluku mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dalam rangka membahas permohonan bantuan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pembahasan tersebut dilaksanakan di ruang Komisi I DPRD Maluku dipimpin Ketua Komisi I, Amir Rumra, dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang dan Biro Pemerintahan Setda Maluku serta Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, Selasa (26/05/2021).

Kepada wartawan usai rapat tersebut, Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang mengatakan pembahasan bersama Komisi I berkaitan usulan KPU Maluku dengan memperhatikan dua hal yaitu regulasi dan kemampuan keuangan daerah.

Pemda katanya, bersama eksekutif bertanggungjawab terhadap kehidupan berdemokrasi khususnya tentang partisipasi pemilih.

“Dalam rangka itulah kita tidak ada alasan untuk tidak mendukung kerja komisioner,” katanya.

Menurutnya, proses Pemilu dan Pilkada mulai berproses September 2021-2024, dan waktu pelaksanaan pesta demokrasi tersebut pada Februari 2024 maupun November 2024.

“Pasti pekerjaan-pekerjaan ini berkaitan dengan penganggaran, tadi telah dibahas secara spesifik apakah anggaran Pemilu maupun non Pemilu. Non Pemilu bagaimana menyiapkan prasarana, kalau misalnya tadi dilaporkan menggunakan aplikasi dan seterusnya berarti kita sediakan infrastruktur jaringan internet, ini yang harus dibahas dari sekarang,” jelas Selang.

Menurut Selang, usulan anggaran yang disampaikan KPU kepada DPRD Maluku jika anggaran senilai Rp 5,8 miliar diperuntukan untuk anggaran non Pemilu yaitu prasarana, SDM, infrastruktur.

Sementara itu, Ketua Komisi I Amir Rumra mengatakan rapat berkaitan pengusulan anggaran untuk tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak pada 2024.

“Pemilu Febuari atau Maret 2024, sementara Pilkada Serentak 24 November 2024. Sehingga KPU sedari awal sudah menyurati DPRD untuk membicarakan anggaran, sebab tahapan awal mulai September 2021, nanti tahun 2022 dengan anggaran kurang lebih Rp 5,8 miliar,” kata Rumra.

Menurutnya, hal ini harus dipersiapkan karena berkaca evaluasi Pemilu 2019 ada berbagai hal yang terjadi apalagi dengan kondisi geografis Maluku, sehingga diharapkan proses yang akan dilaksanakan dapat menekan berbagai persoalan terutama data pemilih suket yang kadang berbeda dengan pemilu, termasuk jaringan internet Telkomsel.

“Anggaran Sekda sudah siapkan dan secara teknis apakah Rp 5,8 milyar atau turun, sebab anggaran ini bisa saja mengalami penurunan contohnya dalam pesta demokrasi tahun 2020. Sebelumnya diusulkan Rp3 miliar turun menjadi Rp1,7 miliar, Pilkada Gubernur dari Rp200 miliar lebih turun menjadi Rp170 miliar,” bebernya.

Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan penyiapan untuk tahun 2024 berkaitan pelaksanaan kerja-kerja pemilu atau pilkada. Dimana KPU berkepentingan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan salah satunya Pemda dan DPRD, dalam rangka mendukung kebutuhan anggaran, kemudian sarana-prasarana dan SDM. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60