AMBON, MG.com – Hasil rapat Komisi IV DPRD Maluku bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memutuskan tiga hal, yakni seluruh tenaga kontrak 1004 orang yang di SK-kan tahun 2020, SK-nya dilanjutkan tahun 2021 dengan batas waktu sampai dengan bulan Mei dan Juni.
“Kenapa demikian, karena dinas punya kebijakan akan mengevaluasi. Ini upaya kita dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua kami bersepakat bahwa hak mereka, gaji tenaga kontrak dari Januari sampai April harus dibayarkan. Makanya secara administrasi, harus didukung dengan SK tenaga kontrak,” kata anggota Komisi IV Ruslan Hurasan kepada wartawan di Sekretariat DPRD Maluku, Jumat (30/04/2921).
Dikatakan, berdasarkan SK tenaga kontrak itulah maka semua hak para tenaga pendidik itu dibayarkan.
Terkait dengan guru penugasan, gaji guru penugasan dihitung gajinya sesuai dengan juknis yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan.
“Disitu ada pembayaran dalam bentuk, ada gaji pokoknya dihitung berdasarkan berapa jumlah siswa disekolah. Misalnya di atas 700, gaji pokoknya 300, dibayar perjamnya 20 ribu dan dibawah 700 gaji pokoknya 200,, perjamnya berapa, itu dihitung,” katanya.
Hurasan mengaku, Komisi IV telah mengingatkan Dinas Pendidikan, jika hasil evaluasi misalkan ada guru kontrak yang kinerja tidak baik dan diturunkan menjadi SK penugasan, maka minimal juknis itu menjawab gaji mereka setidaknya setingkat mendekati 1.500.000 gaji kontrak.
“Itu dari sisi gaji,” katanya.
Komisi IV kata Hurasan, mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemerataan guru kontrak maupun guru SK penugasan.
“Kenapa demikian, potret pendidikan di Maluku ada sekolah yang tidak memiliki guru kontrak dan ada juga sekolah yang terjadi pemupukan guru kontrak.
Oleh karena itu dengan rumusan yang disepakati yaitu, setiap sekolah yang siswanya diatas 350, tidak ada lagi memiliki guru kontrak. Dibawah 350 siswa, ada guru kontrak, tapi dengan hitungan berdasarkan analisa kebutuhan guru di sekolah,” katanya. (Eln)
