Baru 50 persen Karyawan Perusahaan Jadi Peserta BPJS

  • Whatsapp
banner 468x60

Hasil Pengawasan Komisi IV DPRD Maluku

AMBON, MG.com – Hasil Pengawasan Komisi IV DPRD Maluku di beberapa perusahaan di Pulau Seram hasilnya baru 50 persen karyawan yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun Tenaga Kerja.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary keoada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Selasa (16/03/2021).

“Kami lakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan di beberapa perusahaan yakni Perusahan Pisang Abaka dan Perusahan Mutiara di Desa Hatusua Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), lalu Perkebunan Kakao dan Perkebunan Sereh Merah di Kobi, Perusahan Perkebunan Sawit Nusa Ina, serta Perusahan Tambak Udang di Arara kawasan Seram Utara ternyata dari sekian banyak tenaga kerja rata-rata baru 50 didaftarkan sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan,” kata Atapary.

Belum terdaftarnya pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun Tenaga Kerja bukan disebabkan oleh perusahan tetapi rata-rata pekerja terutama yang harian itu belum punya KTP.
“Ini menjadi kendala peserta tidak bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun Tenaga Kerja,” jelasnya.

Untuk itu, Komisi IV memberikan batas waktu hingga November 2021 perusahaan harus mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja.
“Minimal perusahan harus proaktif kerja sama dengan Dinas Pencatatan Sipil setempat hingga seluruh pekerja terdaftar di BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan dan itu sudah komitmen dari lima perusahan tersebut,” kata Atapary.

Untuk itu, Komisi IV akan memanggil perusahaan-perusahaan tersebut untuk membicarakan permasalahan pekerja karena masalah hak pekerjaan tidak boleh diabaikan.
“Kita minta setiap perusahan harus memiliki klinik karena mempekerjakan tenaga kerja di atas seribu orang. Dan, klinik tersebut minimal harus memiliki dokter umum dan dokter analisis kimia karena terutama pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit maupun Kakao mereka
mempergunakan pestisida sangat tinggi sehingga secara rutin tenaga kerja yang menyemprot peptisida di lahan harus diperiksa darahnya apakah ada redupsi-redupsi bahan kimia atau tidak,” jelasnya.

Atapary berjanji akan mengevaluasi komitmen perusahaan terkait permasalahan yang telah dibicarakan tersebut. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60