Pengawasan di Buru dan Bursel, Ketua Komisi III Pastikan Proyek Bermasalah Diproses Hukum

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Pengawasan proyek pemerintah yang didanai APBD I maupun APBN di Kabupaten Buru maupun Buru Selatan harus sesuai kesepakatan. “Jika tidak sesuai maka akan direkomendasikan proses hokum,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw kepada wartawan, usai rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama 16 mitra, yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (02/03/2021).

Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas persiapan pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2020 di Kabupaten Buru dan Buru Selatan.
Menurut RR, sebenarnya pengawasan sudah dilaksanakan pada hari Sabtu (27/02/2021), tetapi hal tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan diminta kembali pimpinan untuk mengikuti rapat Komisi I, II, III, IV membicarakan tentang pengawasan.
Untuk diketahui, Komisi III DPRD Provinsi Maluku, akan lakukan pengawasan terhadap proyek pemerintah di Kabupaten Buru dan Buru Selatan.
Bahkan Komisi III telah memberikan batas waktu kepada mitra terkait untuk memasukan dokumen kegiatan fisik di tahun 2020.
Menurut RR, ada kendala yang dihadapi, Komisi III yakni belum memperoleh data lengkap dari mitra-mitra yang mempunyai kegiatan fisik di lapangan. “Oleh karena itu, kita sepakat, teman-teman mitra akan memasukan dokumen itu mulai dari hari ini (Jumat, 26/02/2021) sampai besok (Sabtu, 27/02/2021) pukul 12.00,” tegasnya. Dikatakan, setelah mitra memasukkan dokumen, maka komisi akan langsung mempelajarinya.
“Hari Selasa kita merapat kembali dengan mitra jam 14.00, tapi sebelumnya dilakukan rapat internal, karena dari pembicaraan, harus mendapat masukan dari mitra, dengan usulan mereka sebelumnya siap dan patuh, serta memberikan dukungan terhadap kinerja komisi III dalam melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN 2020,” jelasnya.
Diakuinya, dokumen yang dimasukan nantinya memiliki banyak pekerjaan proyek, untuk itu, mitra mengusulkan agar komisi melihat program atau kegiatan yang dijadikan sampel, sehingga delapan hari pengawasan dapat dingunakan secara maksimal.
“Dengan tenggang waktu yang hanya diberikan kita delapan hari, maka tidak mungkin kita penuhi semua, makanya mereka mengusulkan agar komisi III melihat sampel, sehingga 8 hari dapat dingunakan secara maksimal untuk kemudian melihat proyek yang dberikan berdasarkan sampel untuk ditinjau,”ucapnya.
Dikatakan, Selasa, 2 Maret diagendakan akan dilakukan rapat bersama mitra, namun sebelumnya dilaksanakan rapat internal, sehingga masukan anggota komisi III dapat menentukan sampel program kegiatan.
“Kita bisa menyatukannya, agar keluar menjadi satu dokumen komisi. Baru hari Rabu kita akan bergerak ke lapangan untuk lakukan pengawasan,” katanya lagi. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60