AMBON, MG.com – Sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi
Maluku dibawa komando, Irjen. Pol. (Purn) Murad Ismail terus digenjot.
“Sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku sangat maksimal Ini dibuktikan dengan hasil audit BPK RI dan Maluku memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (17/02/2021).
Rumra menjelaskan, adanya informasi jika ada uang senilai Rp 218 triliun yang mengendap pada kas daerah di seluruh Indonesia, tapi tidak untuk Provinsi Maluku.
“Untuk Provinsi Maluku dengan kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail, ini tudak mungkin karena pengelolaan keuangan sangat hati-hati. Ini telah terjadi selama dua tahun terakhir,” jelasnya.
Selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku, dirinya sangat mengetahui hal tersebut.
“Saya tahu betul saat kita lakukan pembahasan anggaran karena saya di Banggar, kita selalu minta rincian serta rekening cadangan milik Pemda Maluku dan lainnya ternyata saat ini sudah tidak ada, dan semuanya tersimpan di kas daerah,” jelasnya.
Namun informasi mengendapnya dana Rp 218 triliun di rekening daerah menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Provinsi Maluku agar tetap ekstra hati-hati dengan hal ini.
“Karena apapun yang dilakukan pasti sepengetahuan DPRD Maluku misalnya pinjaman. Apalagi anggaran Maluku hanya sekitar Rp 3 Triliun hingga Rp 4 Triliun saja per tahun,” ujarnya.
Selain itu, sejak pemerintahan baru dibawa komando Murad Ismail tidak ada keluhan dari pihak ketiga terkait proses pembayaran pekerjaan fisik.
“Kalau yang dulu selalu ada.
Bahkan sebagian diakhir tahun setelah APBD ditetapkan ternyata masih ada masalah..Ini defisit terbuka. Namun saat ini di Provinsi Maluku tidak lagi,” katanya bangga.
Rumra menegaskan selama ini tidak ada temuan aliran dana yang mengendap di kas daerah karena pihaknya rutin meminta rekening koran dan diminta secara transparan melalui Dinas Pendapatan sebab ini menjadi dasar pembahasan APBD agar diketahui posisi kas terakhir.
“Saya lihat selama ini menyangkut pengelolaan keuangan di Provinsi Maluku saat ini sangat baik.
Dibandingkan periode lalu, periode saat ini sangat luar biasa lakukan pembinaan dan perbaikan masalah keuangan,” ulangnya.
Walau begitu, Rumra mengaku jika yang jadi persoalan hanya masalah aset..
Dikatakan, ini menjadi catatan penting bagi DPRD Maluku dan ke depan bisa bentuk Pansus Aset.
“Karena ada aset yang belum saatnya diputihkan namun telah diputihkan. Ini menjadi kelemahan dan kekurangan pemimpin periode lalu dan hal ini tidak perlu terjadi. Karena masalah aset selalu menjadi temuan dan catatan BPK RI sehingga melahirkan opini-opini lainnya,” katanya. (Eln)
