Komisi IV Uji Publik Ranperda Penyelenggaraan Haji

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG,com – Dalam upaya mematangkan Ranperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Haji Antara di Maluku, Komisi IV DPRD Maluku lakukan studi banding di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
Demikian dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (15/02/2021).

Atapary menjelaskan, pihaknya telah lakukan diskusi dan mendengar presentase dari OPD Asrama Haji Pondok Gede sebagai Embarkasi Haji Penuh. “Banyak substansi yang diperoleh untuk memperkaya naskah akademik Ranperda agar kita bisa mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengelola Embarkasi Haji Antara atau Embarkasi Haji Penuh,” jelasnya.

Sementqra itu, anggota Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan menjelaskan, setelah dilakukan Studi Banding akan dilanjutkan dengan Uji Publik terhadap Ranperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Haji Antara di Maluku.
“Uji publik ini dilakukan agar memperoleh informasi sekaligus masukan terkait kewenangan yang akan diatur secara baik. Juga terkait dengan besaran pelayanan upah,” katanya.

Misalnya, lanjut Hurasan, jemaah haji dari kabupaten misalnya Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Tengah.
“Mana kewenangan pemerintah kabupaten dan mana kewenangan pemerintah Provinsi Maluku. Ranperda ini kita Uji Publik untuk dapat masukan dan respon dari stakeholder yang ada,” terangnya.

Uji publik tambah Hurasan akan dilakukan di dua tempat yakni SBB pada Selasa (16/02/2021) dan Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu (17/02/2021), bersama Kakanwil dan Kabid Haji Kementerian Agama Provinsi Maluku serta stakeholder Kanwil Kemenag Agama Kabupaten Kota. “Juga akan diundang DPRD Kabupaten dan kota untuk merespon Ranperda itu.
Sehingga saat pembahasan dengan Pemda Maluku sudah tidak banyak yang dipermasalahkan,” jelasnya.

Pihaknya berharap, pada pertengahan bulan Maret atau April, sudah tetapkan sebagai Ranperda.
“Kita sudah laporkan ke Ketua DPRD Maluku dan diharapkan semua akan berjalan dengan baik. Harapan kita Ranperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Haji di Maluku akan ditetapkan sebelum Juli 2021 kalau Arab Saudi telah membuka penyelenggaraan haji. Target kita sebelum penyelenggaraan haji di Maluku, Ranperda sudah ditetapkan karena ini salah satu syarat menetapkan Maluku sebagai Embarkasi Haji Antara,” harapnya. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60