Perubahan SIPD Jadi Hambatan Pemda Siapkan KUA PPS

AMBON, MG.com – Perubahan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) menjadi hambatan kerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyiapkan dokumen KUA PPS tahun 2021.

Hal ini diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang usai rapat pembahasan hasil evaluasi RAPBD tahun 2020 di Sekretariat DPRD Maluku, Jumat (20/11/2020).

Selang menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku diingatkan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku agar secepatnya mengajukan KUA PPS tahun 2021.
“Tadi kita diingatkan unsur pimpinan Banggar harus secepatnya kita ajukan KUA PPS 2021. Kita sementara kerja dan sedikit hambatan karena aplikasi yang kita pakai yakni Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ada perubahan akibatnya kita agak terlambat. Kami berharap Kemendagri, maklum dengan kerja kita di tengah pandemi Covid-19, mereka beri dispensasi waktu,” ujarnya.

Menurut Selang, Kemendagri berikan apresiasi kepada Pemda Maluku perihal penganggaran untuk penanganan Covid-19 dan perubahan perilaku di Maluku.
“Kemudian ada beberapa yang mereka minta penjelasan-penjelasan. Namun, tidak ada yang sangat substansial dalam rapat tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota Banggar yang juga Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra mengatakan, rapat evaluasi RAPBD memiliki bagian dengan tahapan mekanisme pembahasan APBD.
Setelah selesai dilakukan evaluasi APBD Perubahan di Kemendagri, Tim Banggar DPRD Maluku akan membahasnya lagi tentang catatan penting yang menjadi masukan dari kementerian.

Menurut Rumra, hal ini telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam aturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk Permendagri Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemda.
“Oleh karena itu, tidak terlalu banyak hal yang menjadi catatan. Catatan penting hanya menyangkut nomenklatur yang salah, lalu butuh klarifikasi tambahan dari Tim Anggaran Pemda, sehingga dalam proses pembahasan evaluasi tadi, tidak ada hal penting yang menjadi perhatian Kemendagri,” ujar Rumra. (D2)

Tinggalkan Balasan