AMBON, MG.com – Proyek Perubahan ‘Biro Umum Smart Service, Cakap, Efektif, Proaktif, Akuntabel, dan Terintegrasi (BUSS CEPAT) yang diusung Hadi Soleman sebagai persyaratan menyelesaikan Diklat PIM II di Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku mendapat dukungan publik.
Dukungan ini terlihat saat Hadi memaparkan konsep BUSS CEPAT yang menjadi proyek perubahannya.
“Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan dambaan semua orang, institusi maupun lembaga dimanapun berada,” kata Hadi mengawali pemaparannya.
Selanjutnya, Hadi menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik setiap organisasi baik privat maupun publik harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan global yang sangat dinamis, kompetitif dan cepat serta memiliki tekad yang kuat dengan meninggalkan pola lama (konvensional-manual) yang selama ini dirasakan lamban, berbelit-belit, high-cost dan kuratif menuju Pelayanan post-moderism yang lebih Adaptif yang dimaknai sebagai Pelayanan Cerdas (Smart Service) yang Responsif, Antisipatory dan Early Warning System yang Cepat, Efektif, Efisien, Proaktif, Profesional, Akuntabel dan Terintegrasi berbasis Digital.
Dalam perspektif tersebut, tambahnya, kapasitas SDM menjadi Core of Change sehingga sangat diperlukan Mindset, Cultur dan Carakter Aparatur sebagai Public Servant yang Cakap, Handal, Visioner dan Responsif dan Melek Teknologi/Digital menuju terpainya pelayanan prima (Customer Satisfaction).
“Pada Tataran Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Biro Umum Setda Maluku merupakan Etalase terdepan dalam Pelayanan Internal Pemerintahan sekaligus Pelayanan Publik yang sejatinya Profesional, Handal, Responsif dan Digital Minded,” katanya.
Kendati demikian, dalam realitasnya Biro Umum sebagai sebuah entitas pelayanan internal birokrasi dan pelayanan publik belum berjalan secara optimal sesuai tugas pokok, fungsi dan ekspektasi.
“Ini sebagaimana yang diharapkan baik dalam persepsi internal birokrasi maupun publik yang ditandai dengan masih adanya keluhan dan komplain terhadap kinerja pelayananya yang dirasakan kurang Hard Skill dan Soft Skill, kurang cepat atau masih lamban, kurang antisipatif dan Early Warning System, Kuratif, kurang responsive, kurang trampil dan terbatas ketrampilan teknis terutama layanan administrasi, layanan Aset/BMD dan layanan Kerumahtanggaan yang bertumpu pada Sumberdaya Aparatur, Tatalaksana/SOP, Tools (Perangkat Keras dan Perangkat Lunak) serta Soft Skill yang belum didayagunakan secara maksimal,” jelasnya.
Hadi menjelaskan, untuk memaksimalkan capaian kinerja dimaksud, penting dan strategis dilakukan intervensi Inovasi pelayanan yang bersifat Adaptif.
Ini berupa Penguatan Kapasitas Aparatur yakni Knowledge, Skill dan Attitude yang berdampak terhadap Perubahan dan Penguatan Mindset, Integritas, Komitmen, Karakter dan Mental Model SDM Aparatur Biro Umum sebagai Public Servant yang Cakap, Handal, Profesional, Early Warning System, Responsif dan Proaktif yang berorientasi kuat pada VISI-MISI Organisasi dan Pemerintah Daerah melalui layanan Administrasi Umum, Layanan Kerumahtanggan dan Layanan Aset/BMD yang berkualitas dan berkinerja tinggi berbasis Teknologi Informasi/Digitalisasi secara terintegrasi dan berkelanjutan. “Biro Umum Smart Service merupakan sebuah intervensi Inovasi dibidang Pelayanan Sistem Informasi pada Biro Umum Setda Maluku yang bertumpu pada Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (KSA-Softskill), PenerapanRegulasi/Tatalaksana/SOP serta penggunaan Perangkat Hard Ware maupun Soft Ware berbasis Teknologi/Digitalisasi yang berdampak pada peningkatan dan optimalisasi Kinerja Pelayanan Biro Umum yang bertumpu pada Kapasitas SDM Aparatur yang Cakap dan Handal dari Aspek ; Knowledge, Skill, Attitude dan Softskill dalam Layanan Administrasi Umum, Layanan Kerumahtanggan dan Layanan Aset/BMD dengan performa pelayanan secara Cepat, Efektif, Proaktif, Akuntabel dan Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi/Digital,” terangnya. (MG)
