AMBON,MG.com – Masalah pengrusakan lingkungan akibat penambangan liar di Gunung Botak Kabupaten Buru rupanya tidak mampu menarik empati Gubernur Maluku dan manajemen PT Buana Pratama Sejahtra (BPS) untuk menunjukan sikap serius.
Pasalnya, undangan Komisi B DPRD Maluku diabaikan dan tidak ada satupun pejabat lingkup Pemda Maluku dan PT BPS bahkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku atau yang mewakilinya memenuhi undangan tersebut.
Akibatnya, Ketua Komisi B DPRD Maluku, Everth Kermite berang.
“Kami sangat menyesali hal ini,” tegas Kermite.
Kermite menilai ketidakhadiran PT BPS adalah tindakan yang tidak seharusnya terjadi.
Karena menurutnya, persoalan Gunung Botak bukanlah masalah ringan tapi merupakan masalah yang terlampau serius.
“Bahkan mahasiswa juga turut menyampaikan kekuatiran mereka dalam bentuk demo dan komisi harus menyikapinya,” kata Kermite.
Untuk itu Kermite meminta PT BPS menghargai undangan komisi B DPRD Maluku.
“Jika tetap seperti ini maka kami akan berpendapat lain tentang BPS ini,” tegasnya.
Pendapat lain tersebut kata Kermite yakni BPS merupakan salah satu faktor pemicu masalah bagi masyarakat di kawasan Gunung Botak.
Kermite menegaskan, persoalan di Gunung Botak adalah masalah rakyat yang harus disikapi serius, untuk itu dibutuhkan dukungan seluduh pihak termasuk media. (on)
