Komisi A DPRD SBB Desak Bupati Bentuk Tim Investigasi

PIRU, Menara Global,Com-Komisi A DPRD Seram Bagian Barat (SBB) mendesak Bupati SBB, M. Yassin Payapo agar segera bentuk tim investigasi khusus menyikapi laporan masyarakat terkait aktor dibalik angkutan umum bodong di kabupaten itu.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD SBB, Eko Budiono Pilmuda kepada MenaraGlobal.com di Piru, Rabu (11/7/2018).

Budiono menilai persoalan yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB merupakan masalah serius agar tidak berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Payapo-Akerina.  “Visi dan Misi Pemda SBB jangan sampai diciderai oknum tertentu di lingkup Pemda SBB,” ingatnya.

Dari laporan masyarakat, menurut Budiono, praktek yang diduga dilakukan Kepala Seksi Angkutan Darat, ZR alias Jack metupakan kejahatan yang terbungkus rapi. “Tujuannya untuk memperkaya diri,” tegasnya.

Sebab tambahnya modus yang digunakan adalah meminta uang dengan cara mencicil, yang totalnya mencapai Rp 6 jutaan namun izin trayek tak kunjung diberikan.

“Jika praktik ini diketahui pimpinannya alias kepala dinas namun sengaja dibiarkan maka ini kejahatan berjamaah,” tegasnya.

Untuk itu, Budiono mendesak segera dilakukan evaluasi terhadap kinerja Adjaid juga Jack alias ZR.

Modus yang dilakukan Jack terungkap setelah ada operasi  penertiban  kendaraan Angkutan Umum dan Barang yang dilaksanakan Bidang Perhubungan Darat  bekerjasama dengan Santunan  Lantas Polres SBB pada tanggal 19 – 21 April 2018 diKecamatan Kairatu dan Kairatu Barat. Saat itu ditemukan 2 unit Angkutan Umum milik Sendy Kuliner  dan Semy Kwe.

“Oknum ini harus ditindak tegas agar tidak lagi ada korban baru pemilik kendaraan angkutan umum yang datang lakukan penerbitan surat izin trayek di Dinas Perhubungan SBB,” katanya.

Saat ini di Kabupaten Seram Bagian Barat telah dibentuk tim Saber Pungli. “Memestinya tim itu bergerak menyikapi adanya pengakuan dari pemilik kenderaan adanya pemberian sejumlah uang untuk pengurusan izin trayek dan lainnya sementara izin tersebut tidak pernah diberikan,” katanya.

Untuk itu, Komisi A akan mengkoordinasikan persoalan ini dengan pimpinan DPRD SBB untuk memanggil Kepala Dinas Perhubungan SBB untuk dimintai penjelasan dan klarifikasi.

“Sekali lagi,saya tegaskan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Saber Pungli SBB untuk membentuk tim investigasi guna mengusut kasus ini, karena berdampak  pada Pendapatan Asli  Daerah (PAD), serta memberi efek jerah agar hal ini  tidak terulang lagi,” tegasnya. ( Fit)

Tinggalkan Balasan