AMBON,MenaraGlobal.COM-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah mengusulkan empat (4) unit pelaksana teknis yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Ambon, Lapas Klas II Piru, Kantor Imigrasi Ambon dan Kantor Imigrasi Tual untuk meraih predikat WBK dan WBBM.
“Kami berharap dari lingkungan Kantor Wilayah Hukum dan Ham Maluku akan terpilih satu atau dua unit pelaksana teknis yang ditetapkan sebagai unit kategori wilayah bebas korupsi,” harap Kepala Kanwil Kum HAM Maluku Priyadi dalam sambutannya saat pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Hukum dan HAM) Maluku di Am bon, Seasa (17/4/2018).
Penetapan tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara bersama-sama baik secara internal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal dan Ombudsman.
Dikatakan, secara bertahap akan dilakukan pendampingan dan dilakukan identifikasi dan selanjutnya dinilai sesuai dengan instrumen yang ditetapkan oleh Menpan- RB.
Tim internal melakukan pembinaan, penilaian sekaligus evaluasi, selanjutnya diserahakn kepada pimpinan melalui Inspektorat Jenderal ada juga tim Kemenkum HAM.
Setelah itu diusulkan ke Menpan-RB dan PAN -RB yang akan dilakukan penilaian.
Priyadi berharap media massa juga harus membantu mengawasi serta berpartisipasi memantau pelayanan publik.
“Komitmen itu memang tidak mudah, tetapi harus terus dilakukan, baik dalam hal pembinaan maupun pengawasan tidak hanya oleh kami tetapi juga dengan masyarakat,” cetus Priyadi.
Diharapkan penandatangan ini dapat memperkokoh komitmen seluruh aparatur Kanwil Hukum dan HAM Maluku, untuk memastikan layanan publik di Maluku dilakukan secara baik, terutama dalam melayani masyarakat di Maluku. (D2)
